Terkontaminasinya Dana Kegiatan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Menurut Hukum Islam (Bag. I)

Oleh: Dr.R.Bambang SM,MBA , Dosen Sekolah Tinggi Shuffah Al-Quran Abdullah Bin Masud

Penulis menggunakan istilah terkontaminasi ini mungkin lebih tepat dan lebih santun serta fleksibel ketimbang menggunakan istilah lainnya yang seperti ekstrim mengartikannya dan terkesan juga menghina/mengejek. Ibarat muara sungai yaitu bertemunya laut dan sungai yang menghasilkan air tawar atau air asin, bahkan menjadi rasa air payau. Ulasan di atas bisa saja diartikan faktor penyebabnya bisa karena bercampur kedua air tersebut atau bisa saja karena terkontaminasi. Keduanya bisa saja terjadi karena proses alami atau karena sengaja diciptakan/dibuat oleh lingkungannya.

Jika menganalogikan QS. Al-Furqan ayat 30 dengan kajian topik di atas, sadar atau tidak kegiatan pendanaan yang bersumber dari Bank Syariah dengan Bank Konvesional ditinjau dari aspek hukum Islam sudah terkontaminasi.

Sebagaimana kita ketahui, prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran ekonomi Islam. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan segala bentuk riba. Bank syariah menggunakan sistem prinsip bagi hasil, guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Motif didirikannya bank syariah dapat dikatakan sebagai kritik dan lawan dari perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Tetapi kedua jenis perbankan tersebut diatur oleh Bank Indonesia (BI) yang juga merupakan bank konvensional sentral.

Meskipun bank syariah didirikan dalam rangka melaksanakan prinsip ekonomi Islam, yang sedianya menghindari praktik riba, ternyata terdapat bank-bank syariah yang sahamnya dimiliki bank-bank konvensional dan hasil konversi dari bank konvensional, sehingga terjadi percampuran dana bank syariah dengan bank konvensional dan dilakukan kerjasama antara bank-bank konvensional dengan bank-bank syariah.

Beberapa contoh terjadi merger empat bank yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi  PT. Bank Mandiri (Persero). Perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). BI menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.  Tepatnya, 25 Oktober 1999 . Selanjutnya BNI Syariah merespon Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan “office channelling

Permasalahannya bagaimanakah pencampuran dana bank konvensional dengan bank syariah serta kerjasama kegiatan usahanya ditinjau dari perspektif hukum Islam?

 Bank Konvensional dan Bank Syariah Menurut Hukum Islam

Seluruh ketentuan hukum Islam bidang perdata kini telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sumber utama hukum Islam Perdata (hukum materiilnya) di Indonesia adalah Al-Quran dan Hadits, yang penafsirannya juga dijabarkan dengan undang-undang terkait, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta Yurisprudensi. Secara umum, sumber hukum Islam menurut mazhab Syafi’i adalah Al-Quran, As-Sunnah (Hadits), Ijma’ dan Qiyas.

Dalam bidang ekonomi Islam (ekonomi syariah), khususnya di bidang perbankan, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disingkat UU Perbankan Syariah).

Eksistensi bank syariah selain sebagai implementasi akidah bagi umat Islam, juga mempunyai argumentasi ekonomi yang ilmiah. Hal itu juga dapat dibaca secara utuh dalam UU Perbankan Syariah, terutama dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal per pasalnya, yang secara substansial bertentangan dengan prinsip bank konvensional.

Salah satu kritik terhadap perbankan konvensional adalah pelanggaran terhadap prinsip al kharaj bi al dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya) dan al ghunmu bi al ghurmi (untung muncul bersama risiko). Pembayaran bunga bank ditentukan lebih dulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate), padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined rate juga. Bank konvensional mengharap hasil usaha tetapi menolak risiko usaha (gaining return without being responsible for any risk atau al ghunmu bi laa ghurmi), berharap hasil usaha tetapi tidak mau turut menanggung biayanya (gaining income without beeing responsible for any expenses  atau al kharaj bi laa dhaman). Hal itu bertentangan dengan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni return goes along with risk.

Kegiatan usaha bank konvensional di Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam pasal 6 dan 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan). Diantara usaha-usaha bank konvensional tersebut, yang biasa dikenal masyarakat umum adalah penyimpanan dana masyarakat dengan memberikan bunga simpanan. Dana simpanan masyarakat ini selanjutnya termasuk yang dipinjamkan kepada masyarakat kembali dengan bunga pinjaman (utang). Dalam hal ini bank juga mengambil untung dari spread atau selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan yang disebut margin bunga.

Sistem bunga dalam bank konvensional merupakan bagian atau komponen sistem keuangan kapitalisme. Sifat spekulasi (gharar) sistem bunga dalam perbankan konvensional tidak hanya bergantung pada faktor-faktor internal bank dan faktor hubungan dengan kesehatan ekonomi nasabahnya, tetapi juga terkait dengan sistem ekonomi kapitalisme di dunia yang liberal dan spekulatif.

Beberapa pakar ekonom senior melihat bahwa beban utang suatu negara dan bunganya secara akumulatif dapat menimbulkan jerat ekonomi yang merugikan publik. Di dunia ini, kita biasa melihat kejatuhan korporasi perbankan konvensional, yang lalu merepotkan negara untuk menalangi dana dalam jumlah besar. Itulah gambaran umum fakta-fakta masalah yang ditimbulkan dalam penerapan sistem bank konvensional yang menerapkan bunga dilihat dari kaca mata perekonomian global. Cukup beralasan jika hukum Islam menetapkan riba sebagai larangan (diharamkan).

Definisi riba menurut Penjelasan pasal 2 huruf a UU Perbankan Syariah adalah:

Penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);

Al-Quran Surat  Al-Baqarah ayat 275 yang mendalilkan: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan melarang riba.” Dalam QS Al-Baqarah ayat 278-279 ditentukan:

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba) ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak akan pula dianiaya.

Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Allah melaknat kepada pemakan riba, orang yang mengurus dan saksinya.” (HR. Bukhari). Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa ada 73 pintu riba dan yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya sendiri, tetapi sejahat-jahatnya riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim.

Konsep suku bunga menjadi tulang punggung sistem kapitalis, sebagai alat mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan penawaran uang,  sebagai pendorong orang-orang yang mempunyai kelebihan uang agar mereka menabung atau menimbun. Dalam Islam, riba dan menimbun sama-sama dilarang. Dasarnya termasuk QS At-Taubah ayat 34.

Berbagai fatwa tentang riba bunga bank di antaranya sebagai berikut:

  1. Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 mengeluarkan fatwa bahwa bank yang menggunakan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga bank yang dikeluarkan bank-bank negara (suku bunga lebih rendah daripada bank swasta) kepada nasabahnya termasuk perkara musytabihat (meragukan). Tahun 1989 Majelis Tarjih Muhammadiyah di Malang memutuskan bahwa koperasi simpan-pinjam hukumnya mubah, tetapi Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan satu keterangan tambahan bahwa tambahan pembayaran dalam koperasi simpan-pinjam hendaknya tidak melampaui laju inflasi.
  2. Lajnah Bahsaul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung 1982 terdapat perbedaan pendapat, yaitu halal, haram dan syubhat. Namun Lajnah memutuskan memilih pendapat bahwa bunga bank itu hukumnya haram.
  3. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan Desember 1970 menyetujui bahwa bunga bank hukumnya haram. Kesepakatan dalam Sidang OKI tersebut melatarbelakangi didirikannya Islamic Development Bank (IDB).
  4. Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir sejak tahun 1900 hingga 1989 selalu memutuskan bahwa bunga bank hukumnya haram.
  5. Para ulama besar dunia dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) pada Konferensi II KKID di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Mei 1965 dengan tegas memutuskan bunga bank hukumnya haram.
  6.  Akademi Fiqh Liga Muslim Dunia menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan haram.
  7. Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia   juga menyatakan bunga bank itu riba dan haram.
  8.  Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia pada 16 Desember 2003 menetapkan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan praktik bunga adalah haram, kecuali pada wilayah-wilayah yang belum terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan dengan hukum darurat atau hajat (kebutuhan).

 

Bersambung . . .

Share

Leave comment