Terkontaminasinya Dana Kegiatan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Menurut Hukum Islam (Bag. II, habis)

 

Oleh: Dr.R.Bambang SM,MBA , Dosen Sekolah Tinggi Shuffah Al-Quran Abdullah Bin Masud

Ahmad Syarabasyi, menjelaskan bahwa pada dasarnya bunga bank itu riba, diharamkan, namun syariat tidak mengharamkan seseorang yang berutang kepada bank karena darurat/mendesak atau tidak ada jalan lain kecuali berutang kepada bank. Hal itu didasarkan pada kaidah syariat yang menyebutkan “adhdharuuraatu tubiihul mahzhuurat” atau “darurat itu membolehkan yang haram.”

“Keadaan mendesak/darurat” yang dimaksudkan tersebut sebenarnya bersumber dari beberapa ayat Al-Qur`an, antara lain QS Al-Baqarah ayat 173, QS Al-Maidah ayat 3, QS Al-An’aam ayat 119 dan ayat 145, dan QS An-Nahl ayat 115. Keadaan darurat dalam ayat-ayat tersebut mensyaratkan kepada subyek hukumnya, yaitu: “hal yang tidak diinginkan, tidak  melampaui batas, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, dan tidak menganiaya.”

Imam Ahmad bin Hambali menafsirkan keadaan darurat tersebut adalah keadaan jika seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan sesuatu yang haram. Ibnu Taimiyah berkata bahwa seseorang yang sedang dalam keadaan darurat wajib memakan atau meminum sesuatu yang dapat mempertahankan nyawanya. Imam Suyuthi menyatakan bahwa darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka.

Berdasarkan pendapat empat mazhab, yaitu Hambali, Maliki, Syafi’i dan Hanafi, semuanya menentukan keadaan darurat terkait dengan tujuan penyelamatan jiwa (agar tidak mati).

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum darurat tersebut maka bunga bank tidak dapat diperbolehkan dengan alasan darurat, sebab hal itu tidak terkait dengan ancaman jiwa atau nyawa seseorang. Selain itu, sistem bunga dalam bank konvensional bukan merupakan hal yang tidak diinginkan dan praktiknya pun sudah sedemikian masif (bukan tak melampaui batas).

Terkait pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu syubhat (meragukan) maka menurut kaidahnya syubhat harus dihindari. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram nyata; tetapi di antara keduanya ada beberapa syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, barangsiapa yang menjauhi syubhat-syubhat sesungguhnya dia telah bersihkan agamanya dan dirinya; dan barangsiapa yang termasuk dalam syubhat akan termasuk kepada haram sebagaimana gembala yang menggembala di keliling batas, tidak lama ia akan jatuh padanya. Dan ketahuilah bahwa tiap-tiap milik ada batasnya! Dan ketahuilah bahwa batas Allah adalah larangan-laranganNya! Dan ketahuilah bahwa di tubuh ada sekepal daging yang apabila ia bersih maka bersihlah tubuh semuanya, dan apabila ia rusak, rusaklah tubuh semuanya. Dan ketahuilah, ia adalah hati!” (Bukhari-Muslim).

Prinsip-prinsip perbankan syariah juga diuraikan dalam penjelasan pasal 2 UU Perbankan   Syariah yang menjelaskan kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak   mengandung unsur:

  1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
  2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
  3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya,    atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
  4.  Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
  5.  Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum perbankan syariah memberi dasar bahwa kegiatan perbankan syariah atas dasar ekonomi riil dengan cara berbagi hasil (return) dan risiko (risk). Para penyimpan dana di bank syariah tidak memperoleh bunga tetapi mendapatkan bagi hasil dari bank, sebab dananya dipergunakan oleh bank untuk pembiayaan-pembiayaan usaha riil dari nasabah yang menerima penyalurannya untuk investasi atau pembelian aset.

Namun, pada praktiknya pelaksanaan manajemen aset dari mudharabah dan musharakah seringkali tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada aset riil. Pada kenyataannya pengelolaan aset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah BI.

 Percampuran Modal dan Kerjasama

Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas , beberapa bank syariah terbentuk dari hasil konversi bank konvensional, lalu menjadi anak perusahaan bank konvensional. Di tingkat cabang-cabang bank konvensional juga terjalin hubungan channeling office (saluran atau hubungan) dengan bank syariah. Bank-bank besar seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan sebagainya juga telah membuka Islamic Windows agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam keadaan seperti itu maka terjadilah percampuran dana bank konvensional dan kerjasama usaha antara yang riba dan haram dengan yang halal, yang digunakan untuk mengembangkan bisnis bank syariah atau sebaliknya. Bank-bank syariah maupun unit-unit usaha syariah yang menjadi anak korporasi bank konvensional akan bekerja di bawah kendali manajemen bank konvensional. Modal bank konvensional dikonversi menjadi modal bank syariah, lalu diformulasikan secara hukum dalam komposisi kepemilikan saham di mana saham terbesar dimiliki perusahaan induk dari bank syariah yang merupakan bank konvensional.

Padahal, prinsip dan sistem bank konvensional jelas-jelas berlawanan dengan prinsip dan sistem bank syariah. Jika dana, modal serta manajemen bank konvensional dengan bank syariah dicampur maka akan menjadi problema yuridis tersendiri dalam perspektif hukum Islam.

Hukum Islam pada prinsipnya melarang perbuatan mencampur yang haq (benar, halal) dengan yang bathil (salah, haram), serta melarang kerjasama antara kebenaran dengan pelanggaran (dosa).

Dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 menentukan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 42 menentukan: “Dan janganlah kamu campur-adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui.”

Dalam Qawaidul Ahkam (kaidah-kaidah Hukum Islam) ditentukan dalil: “idzaajtama’al khalalu wal kharaamu ghaalabal kharaam” atau  “bilamana berkumpul halal dan haram maka yang haram itu mengalahkan yang halal.”

Dalam hukum Islam berlaku prinsip bahwa barang halal dilarang dipergunakan keperluan yang dilarang. Sabda Nabi Muhammad SAW, “Barangsiapa membiarkan anggurnya pada masa petikan untuk dijualnya kepada orang yang menjadikannya arak maka sesungguhnya ia menempuh api neraka dengan sengaja.” (Thabarani dalam Ausath).

Sebaliknya, barang haram juga tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang halal serta tidak boleh dikonsumsi. Rasulullah Muhammad SAW menetapkan: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual-beli arak dan bangkai dan babi dan berhala-berhala.” Lalu ada orang yang bertanya tentang bagaimana hukumnya jika gemuk bangkai digunakan untuk melabur perahu-perahu, untuk meminyaki kulit-kulit serta untuk minyak penerangan? Maka Rasulullah SAW menjawab, “Tidak boleh, itu haram.” Di waktu yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, “Dilaknat oleh Allah orang Yahudi karena sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka gemuk (bangkai) itu, mereka hancurkan gemuk bangkai itu dan menjualnya serta memakan uangnya. (Bukhari-Muslim).

Dari Abi Mas’ud Al-Anshari bahwa Rasulullah juga melarang harga anjing dan hasil lacur dan upahan tukang tilik atau tukang tenung. (Bukhari-Muslim).

Berdasarkan beberapa ketentuan Al-Quran maupun hadits-hadits tersebut, jika diterapkan dalam problema asal-usul modal bank syariah dari bank konvensional, percampurannya serta kerjasama kegiatan usahanya, dapat ditarik beberapa preskripsi yuridis sebagai berikut:

  • Dana bank konvensional tercampur riba dengan kegiatan mengandung riba dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang halal, merupakan dua keadaan hukum yang berlawanan, yaitu bathil dengan haq, haram dan halal, maka seharusnya dana dan kegiatan bank konvensional dengan bank syariah tidak boleh dicampur dan tidak boleh dikerjasamakan, harus dipisahkan.
  • Dana bank konvensional yang tercampur riba (sehingga haram) tidak boleh digunakan  sebagai kapital dan biaya-biaya operasional bank syariah yang halal.
  • Dana bank syariah yang diperoleh secara halal tidak boleh dipergunakan untuk mendanai kegiatan bank konvensional yang menjalankan sistem riba yang dilarang syariah.

Dalam soal tersebut kiranya berlaku hukum yang sama dengan praktik riba dalam bank konvensional, yakni tidak dapat menggunakan hukum darurat, sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya ini.

         Kesimpulan

  1. Bunga bank yang diterapkan dalam kegiatan usaha bank konvensional adalah riba yang dilarang atau diharamkan menurut hukum Islam, karenanya implementasi hukum Islam memberikan alternatif bank syariah dengan sistem bagi hasil usaha dan membagi risiko
  2. Modal bank syariah yang berasal dari saham korporasi bank konvensional yang merupakan dana riba akan mengakibatkan kapital bank syariah dan hasil kegiatan usahanya juga menjadi riba yang diharamkan menurut hukum Islam. Demikian pula kerjasama kegiatan usaha bank konvensional dengan bank syariah bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam terdapat hukum larangan tolong-menolong (kerjasama) dalam perbuatan dosa atau salah.
Share

Leave comment